Nasionalisme vs Feminisme

Menurut sejumlah sejarawan feminis seperti Sakia Wieringa, sejak kongres 1928, telah terjadi tarik menarik antara kepentingan nasionalisme dan feminisme. “Persatuan Nasional” diatur diatas landasan berfikir patriarki yang masih kental, sehingga pandangan tentang konsepsi kesetaraan menjadi pragmatis, sama sekali tak mendalam. Patriarki “disembunyikan”, menjadi sekunder dan samar dalam keteguhan praktek politik membebaskan barat dan laut Indonesia, karena ada prioritas-prioritas perjuangan yang lebih penting.

Disatu sisi, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Kongres Pemuda bulan Mei pada tahun yang sama (yang menelurkan Sumpah Pemuda), sesungguhnya telah memasukkan butir mengenai “pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan persatuan nasional”, dari keseluruhan enam butir topik yang dibahas. Meski demikian, seluruh konsepsi tentang kesetaraan saat itu memang tersubordinasi dibawah kepentingan nasionalisme dan persatuan. Kemudian dalam Kongres Pemuda 1928, juga ada alokasi satu sessi khusus untuk membicarakan persoalan perempuan. Beberapa pembicara seperti M. Tabrani, Bahder Johan, Djaksodipoero dan Nona Adam pun memiliki pandangan yang cukup maju dalam mengkaitkan persoalan perempuan dan kemerdekaan. Meskipun dalam praktek, kesetaraan belum tentu dapat dilaksanakan.

Namun disisi lain kesenjangan memang terjadi karena masih lemahnya kemampuan gerakan perempuan saat itu untuk membangun suatu konsep perjuangan perempuan yang menyeluruh. Juga disebabkan basis massa yang masih kecil dan belum terpolitisasi dari kalangan perempuan, ditengah gerakan anti penjajahan yang menggelembung. Hanya sarekat rakyat dan istri sedar-lah kelompok perempuan yang pada waktu itu secara terbuka menolak kolonialisme dan kapitalisme. Mungkin “tarik-menarik” bukanlah istilah yang cepat, mengingat posisi gerakan perempuan memang  belum semassif, sepolitis dan seefektif gerakan anti kolonial. Konsekuensinya, kesetaraan lebih dilihat sebagai tahap yang harus dibenahi demi konsolidasi persatuan nasional, ketimbang sebagai satu hak politik dan ekonomi kaum perempuan seutuhnya.

Jika melihat pengalaman gerakan perempuan Amerika Serikat dan Perancis, kedua-duanya pun timbul dan termotivasi dalam situasi revolusioner yang diciptakan oleh gerakan pembebasan nasional melawan inggris dan Revolusi Borjuis Perancis 1789. harus dilihat bahwa gerakan perempuan tidak timbul dan berkembang sendirian, ia adalah reaksi terhadap perkembangan masyarakat dan relasi produksinya. Maka, dalam perjalanan feminisme tidak mungkin dikontradiksikan dengan arus besar nasionalisme anti kolonial, gerakan anti imperealisme dijaman Soekarno, ataupun gerakan demokrasi dan anti neolibralisme dimasa sekarang.

Setelah Kongres Perempuan tahun 1928 itu, muncul organisasi-organisasi perempun yang radikal dalam menentang poligini (perceraian sepihak oleh laki-laki), poligami, perkawinan anak perempuan, dan berpendirian nonkooperatif terhadap Pemerintah Kolonial, seperti Isteri Sedar. Muncul pula “sekolah- sekolah liar”, yang menolak subsidi kolonial. Di sekolah-sekolah ini ditanamkan semangat cinta Tanah Air dan cita-cita kemerdekaan. Belakangan Istri Sedar menjelma menjadi Gerwis, yang merupakan cikal bakal Gerwani nantinya.

Tidak banyak tersedia data tentang para tokoh perempuan yang telibat dalam gerakan bawah tanah melawan fasisme Jepang. Berbagai organisasi pemuda seperti Gerindo, AMI, Angkatan Muda Minyak, PRI dan terakhir Persindo (1945). Namun data tentang keterlibatan kaum perempuan dalam wadah dan laskar-laskar itu sering disebut hanya selintas saja dalam banyak literatur. Yang cukup menonjol adalah keberadaan GWS (Gerakan Wanita Sosialis), organisasi perempuan dari simpang kiri gerakan. Banyak anggota GWS saat itu yang ditangkap dan dibunuh Nippon karena berani terlibat dalam gerakan bawah tanah melawan fasisme Jepang.